MASALAH PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
SAAT INI
Hukum di Indonesia yang bisa kita
lihat saat ini merupakan hukum yang carut marut, mengapa? Karena dengan adanya
pemberitaan mengenai tindak pidana di televisi, kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa hukum di Indonesia carut marut. Banyak sekali kejadian yang menggambarkannya,
mulai dari tindak pidana yang diberikan oleh maling sandal hingga maling uang
rakyat. Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh
beberapa hal diantaranya yaitu sistem
peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi
kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya permasalahan
tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam
adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi
penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun
lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun
inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula kita temui dalam media elektronik
maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan
sebagainya).
Kita dapat
mengambil beberapa contoh tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia Saat
seseorang mencuri sandal misalnya, seperti yang pernah diberitakan belum lama
ini, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptu yang
harganya bisa dibilang murah, sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan
leluasa merajalela, menikmati tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum
yang ada di Indonesia. Karena kenyataannya memang lebih banyak benarnya, kita
ambil contoh Arthalyta Suryani, dia menempati rutan dengan sarana eksklusif,
bisa dikatakan eksklusif, sampai-sampai ada ruang untuk berkaraoke, ini juga
bisa dijadikan sebagai pembelian hukum di Indonesia.
Hukum di Negara kita ini dapat diselewengkan
atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia, seperti
pemberian hukuman kepada para pejabat Negara yang menyalahi aturan hukum, misalnya saat terkena
tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau bahkan terkadang
minta disuap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan
keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh-contoh
dalam lingkungan terdekat kita. Masih banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan
contoh dari penyelewengan hukum di Indonesia.
v Akibat-Akibat Penyelewengan Penegakan Hukum
di Indonesia
Penyelewengan atau inkonsistensi di
Indonesia berlangsung lama bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga bagi
masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum, hukum yang dibuat berbeda
dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat dengan lingkungan adalah,
penilangan penegemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka
yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin berdamai di tempat
atau menyelewengkan hukum, kemudian seharusnya aparat yang menegakkan hukum
tersebut dapat menangi secara hukum yang berlaku di Indonesia, namun tudak
jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang tidak terpuji
itu untuk menambah pundi-pundi uangnya.
Oleh karena itu ini akibat-akibat yang ditimbulkan
dari masalah penyelewengan hukum tersebut diantaranya yaitu:
· Ketidakpercayaan
masyarakat pada hukum
Masyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka,
terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena
mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan daoat meringankan hukuman
mereka, fakta-fakta yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan
untuk penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan
secara tuntas karena para petinggi Negara yang terlibat di dalamnya
mempermainkan hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap,
akibatnya kepercayaan masayarakatpun pudar.
· Penyelesaian
konflik dengan kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah
pencuri ayam yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga.Konflik
yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan
dengan kekerasan, seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang
memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas
degan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan,
dengan masalah secara geografis, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia
yang tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam
dapat ditangani oleh pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara
seenakanya, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.
· Pemanfaatan
Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi
Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara
Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan
pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk
meringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi
penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi
lebih condong pada banayknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang
sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.
· Penggunaan
Tekanan Asing dalam Proses Peradilan
Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan
lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya
di Indonesia, mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya
pendekatan kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat,
atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia.
v Kesimpulan
Masalah penegakan hukum di Indonesia harus segera
ditangani agar bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil, tidak ada ketimpangan
hukum. Masalah penegakan hukum harus ditangangi oleh seluruh Warga Negara
Indonesia, pejabat hukum harus bisa menangani kasus hukum tanpa pandang bulu.
Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus
diperbaiki membuat undang-undang hukum yang jelas dan tidak bisa disuap oleh
uang ataupun materi lainnya, kemudian masyarakat juga harus tertib hukum. Semua
dijalankan berdasarkan hati nurani masing-masing, iman dan ketaqwaan sangat
diperlukan.
Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Semua
harus bekerja sama untuk membangun Negara Indonesia yang adil, jika salah,
harus dihukum sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian apakah orang
tersebut merupakan anak Presiden ataukan anak seorang buruh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar